PALEMBANG – Polda Sumatera Selatan (Polda Sumsel) terus memperkuat pemberantasan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) ilegal. Langkah itu menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional sekaligus melindungi hak masyarakat terhadap distribusi BBM yang tepat sasaran.
Dalam konferensi pers, Polda Sumsel memaparkan hasil penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM ilegal. Polisi menangani 96 laporan polisi, menetapkan 129 tersangka, mengamankan 107 kendaraan, dan menyita sekitar 1,2 juta liter BBM sebagai barang bukti.
Penegakan Hukum Perkuat Ketahanan Energi
Polda Sumsel menegaskan bahwa penegakan hukum menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah di bidang ketahanan energi.
Polisi berharap seluruh pihak ikut menjaga distribusi BBM agar berjalan sesuai aturan. Kepolisian juga mendorong pengelolaan distribusi melalui mekanisme yang sesuai regulasi.
Langkah tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan BBM dan memastikan masyarakat menerima haknya secara adil.
Polisi Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi
Polda Sumsel mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi distribusi BBM di lapangan.
Masyarakat dapat melapor apabila menemukan dugaan penyimpangan. Polisi memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Polda Sumsel, pengawasan masyarakat mampu mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan BBM.
LSM Panglima Nusantara Berikan Apresiasi
Ketua Umum LSM Panglima Nusantara, Andy Nopiansyah, SH, CPLA, mengapresiasi langkah tegas Polda Sumsel dalam memberantas penyalahgunaan BBM ilegal.
Menurut Andy, keberhasilan mengungkap puluhan perkara menunjukkan keseriusan aparat menjaga distribusi energi.
“Kami mengapresiasi Polda Sumsel atas keberhasilan mengungkap penyalahgunaan BBM ilegal. Penegakan hukum harus berjalan secara konsisten. Pemerintah, Pertamina, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat juga perlu memperkuat pengawasan. Dengan cara itu, subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” ujar Andy.
Pengawasan Harus Berjalan Bersamaan
Andy menilai penindakan tidak bisa berdiri sendiri.
Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki sistem pengawasan distribusi BBM. Aparat juga perlu meningkatkan koordinasi dengan Pertamina, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pengawasan yang kuat akan menutup peluang penyimpangan sejak awal.
Selain itu, distribusi BBM yang tepat sasaran akan menjaga stabilitas harga. Kondisi tersebut juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Sinergi Jadi Kunci Pencegahan
LSM Panglima Nusantara mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi dalam mengawasi distribusi BBM.
Andy berharap aparat terus menindak pelaku penyalahgunaan BBM tanpa pandang bulu. Ia juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran.
Menurutnya, kolaborasi antara aparat, pemerintah, Pertamina, dan masyarakat akan memperkuat ketahanan energi nasional.
Ke depan, Polda Sumsel diharapkan terus meningkatkan pengawasan. Langkah itu akan mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan BBM serta menjaga distribusi energi tetap aman, tertib, dan tepat sasaran.
