BANYUASIN — Kondisi Pasar Rakyat Enggal Rejo, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi sorotan setelah sejumlah bagian fasilitas pasar terlihat mengalami kerusakan dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Berdasarkan penelusuran data pengadaan, pembangunan Pasar Rakyat Enggal Rejo tercatat sebagai paket pekerjaan konstruksi dengan kode tender 4265153. Satuan kerja yang menangani paket tersebut adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin.
Nilai pagu pembangunan tercatat mencapai Rp3.671.206.000, sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp3.671.160.000. Sumber anggaran tercatat berasal dari APBN Tahun Anggaran 2022. Proses tender berlangsung pada 24 Juni hingga 25 Juli 2022 dengan lokasi pekerjaan di Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin.
Tak hanya pembangunan fisik, berdasarkan data pengadaan yang berhasil ditelusuri, terdapat pula paket Pengawasan Pasar Rakyat Enggal Rejo dengan nilai pagu Rp204 juta dan HPS sekitar Rp203,562 juta.
Informasi tersebut sejalan dengan papan yang masih terpasang di lokasi. Pada papan tertulis bahwa Pasar Rakyat Enggal Rejo dibangun atas kerja sama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan dinas terkait Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2022.
Namun, dokumentasi kondisi terkini yang diperoleh memperlihatkan situasi yang memprihatinkan. Beberapa bagian fasilitas tampak rusak. Pada area toilet terlihat pintu dan bagian interior mengalami kerusakan, wastafel tidak berada pada posisi sebagaimana mestinya, material bangunan berserakan, serta sejumlah bagian plafon terlihat terbuka atau rusak.
Sementara pada bagian utama bangunan pasar, sejumlah los terlihat kosong dan kondisi bangunan menunjukkan minimnya aktivitas perdagangan ketika dokumentasi dilakukan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang dibangun menggunakan uang negara. Apalagi nilai pembangunan fisiknya mencapai sekitar Rp3,67 miliar dan terdapat anggaran tersendiri untuk pengawasan pekerjaan.
Kerusakan yang terlihat dalam dokumentasi belum dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan dalam proses pembangunan. Untuk memastikan penyebabnya diperlukan pemeriksaan teknis terhadap dokumen kontrak, spesifikasi pekerjaan, volume, kualitas material, berita acara serah terima, masa pemeliharaan hingga kondisi aktual bangunan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan instansi terkait patut memberikan penjelasan kepada publik mengenai status pengelolaan Pasar Rakyat Enggal Rejo, kapan bangunan mulai dimanfaatkan, siapa pihak pengelolanya, serta mengapa fasilitas yang dibangun menggunakan APBN 2022 tersebut kini terlihat mengalami kerusakan.
Publik juga berhak mengetahui apakah telah dilakukan evaluasi terhadap kondisi fisik pasar serta langkah apa yang akan dilakukan pemerintah agar aset bernilai miliaran rupiah tersebut tidak berubah menjadi bangunan yang kehilangan fungsi ekonominya.
Pasar rakyat seharusnya menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa. Karena itu, setiap rupiah anggaran pembangunan semestinya berujung pada manfaat nyata bagi pedagang dan masyarakat, bukan sekadar meninggalkan bangunan fisik.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dinas terkait, penyedia pekerjaan, konsultan pengawas maupun pihak lainnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan Pasar Rakyat Enggal Rejo.
